Pendidikan Politik

Oleh: Saiful Azhar Aziz
Indonesia merupakan Negara dengan jumlah partai politik terbanyak se-dunia, hasil pemilu tahun 1955 untuk DPR ada 28 partai dan untuk anggota konstituante ada 34 partai, pemilu 1971 ada 10 partai, pemilu 1977-1997 ada 3 partai, dan pada pemilu 1999 ada 48 partai, dan pada tahun 2009 ini 38 partai politik ikut serta dalam pesta demokrasi di Indonesia (Lih.KPU.go.id). Adapun fungsi partai politik dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dalam Pasal 8, bahwasanya partai politik mempunyai lima fungsi utama, salah satunya yakni sebagai sarana (1) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara2. Oleh karena itu, persoalan pendidikan politik sejatinya merupakan tugas dari partai politik bila kita melihat pada UU No. 31 Tahun 2002 Pasal 8. Namun, bagaimana bentuk pendidikan politik tersebut tidak diatur di dalam undan-undang. Maka, pendidikan politik yang dilakukan partai politik perlu dikontrol agar tidak terjadi pendidikan yang salah kaprah, seperti money politic dengan menggunakan uang untuk membeli suara masyarakat yang dikenal dengan “serangan fajar”, kemudian janji-janji politik yang asal-asalan, karena masyarakat kita tidak tahu hukum, maka dibodohi dengan janji-janji yang seharusnya bisa dilakukan Master of Understanding (MoU) supaya janji-janji itu tertulis diatas kertas dan bisa dikenai hukum apabila tidak memenuhinya, dan juga aksi-aksi simpatik partai politik dengan mengajak masyarakat membersihkan jalan, mengadakan lomba-lomba, mengumpulkan masyarakat di lapangan untuk mendengarkan orasi-orasi politik diselingi dangdutan, kemudian ada juga melakukan aksi dengan mengendarai motor berarak-arakan. Kita juga dapat melihat produk-produk pemimpin instant, dengan bekal ijazah SMA dan uang, setiap masyarakat bisa menjadi calon legislatif.
__________________________
1 Kabid. Hikmah IMM komisariat Fakultas Psikologi periode 2008-2009
2 Immawan wahyudi, Makalah tentang Partai politik sebagai sarana Pendidikan Politik Warga Negara, disampaikan dalam Seminar Nasional dan konferensi Wilayah II HIMNAS PKn, 01 Maret 2008 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Oleh karena itu dampaknya pun akan terasa, ketika mereka-mereka yang kalah dalam pemilu, karena sudah menggadaikan seluruh hartanya, maka bisa dipastikan banyak orang masuk rumah sakit jiwa pasca pemilu 2009, seperti kita lihat di media elektronik, salah satu rumah sakit jiwa menyiapkan ruangan khusus untuk para caleg-caleg yang kalah dalam pemilu berdasakan pengalaman pada pemilu tahun 2004. Perkembangan Demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, persoalan pokok yang kiat hadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka-ragam pola budayanya, mampu mempertinggi tingkat ekonomi disamping membina kehidupan social dan politik yang demokratis.3 Ternyata, demokrasi itu sangat mahal, yang mau mencalonkan harus punya uang untuk mempromosikan dirinya dan janji-janjinya dengan membuat stiker, baliho-baliho, spanduk, tampil di media cetak ataupun media elektronik, yang intinya supaya masyarakat mengenal calon-calon pemimpin mereka. Biaya kampanye pada tahap pertama saja seperti dilansir KPU salah satu parpol mencapai 15 miliar rupiah.
Persoalan pendidikan politik, tidak hanya menjadi tanggungjawab partai politik semata. Masyarakat sebagai kekuatan dari sebuah Negara harus mulai mengenalkan pendidikan politik sejak dini. Embrio pendidikan politik sesungguhnya dimulai dari sebuah lingkup terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. Seorang ayah sebagai kepala pemerintahan dan ibu sebagai wakil dari kepala pemerintahan memiliki visi dan misi untuk mencapai “kebaikan bersama” (public good) yang di dalamnya tentu terdapat nilai-nilai keadilan (justice). Menurut Socrates, keadilan merupakan tujuan yang layak, disebabkan keadilan merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan kecenderungan alamiah manusia.4 kemudian, dalam mencapai visi misi tersebut ayah dan ibu harus memiliki komunikasi yang baik dalam manajemen kerja, maksudnya, pembagian wilayah kerja ayah dan ibu bisa dilakukan atas dasar kebersamaan. Ayah yang bekerja mencari nafkah dan ibu yang bekerja dirumah atau sebaliknya, kemudian pendidikan anak menjadi tanggungjawab bersama.
____________________________
3 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 1989, Jakarta
4 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, 1999

Pelibatan anak sebagai generasi politik keluarga yang harapannya menjadi kader militant penerus keluarga dalam menyampaikan pendapatnya, menentukan pilihannya ketika akan melanjutkan sekolah dimana, hal itu menjadi persoalan bersama tidak hanya diserahkan kepada ayah sebagai kepala keluarga’
Proses demokrasi sudah mulai dilakukan, pemberian kepercayaan (legitimasi) orangtua terhadap anak dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi anak yang akan mempengaruhi proses berpikir, sikap dan perilaku anak di dalam lingkungannya.
Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai berupa perilaku poltik, yaiotu perilaku yang bersngkutpaut dengan proses politik, ada pihak yang memerintah, ada pula yang menaati pemerintah; yang satu mempengaruhi, yang lain menentang, dan hasilnya berkompromi; yanh satu menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi; berunding dan tawar-menawar; yang satu memaksakan putusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan yang berusaha membebaskan; yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya(yang merugikan atau yang mempermalukan) pihak yang lain berupaya memaparkan kenyataan sesungguhnya; dari mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi. Semua ini merupakan perilaku politik.5
Memasuki dunia perkuliahan. Tahapan kedua dari pendidikan politi bisa dinikmati seorang anak dengan label baru “mahasiswa”. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan merupakan pendidikan politik mahasiswa, dimulai dari perencanaan kegiatan, pembuatan keputusan, mengkoordinasikan panitia, mangakomodasi masa untuk ikut kegiatan yang sudah dibuat, mempromosikan kegiatan dengan propaganda dalam berbagai bentuk yang biasanya melalui leaflet, pamflet, spanduk dan lain sebagainnya. Dari situlah pendidikan politik bisa didapatkan seorang anak yang dimulai dari sebuah keluarga, di sekolah saat SMP ataupun SMA kemudian di kampus. Semua elemen berperan dalam pendidikan politik, pemerintah, partai politik, keluarga dan lingkungannya.
____________________________
5 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, 1999